“POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM” DALAM TINJAUAN ELITIS POLITIK

TERM OF REFERENCE (TOR)

DISKUSI  EKSTERNAL DAN LINTAS OKP DI LINGKUNGAN IAIN WALISONGO SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN

OLEH HMI KOMISARIAT TARBIYAH

“POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM”

(DALAM HEGEMONI, KAPITALISME, ELITIS POLITIK SERTA MAHASISWA SEBAGAI AGEN OF CONTROL SOSIAL)

A. Latar belakang

      Ketika berbicara tentang demokrasi, sering kali kita terbentur pada kenyataan di lapangan. Mengapa setelah melaksanakan demokrasi prosedural, kondisi Indonesia  tak kunjung sembuh? Ini adalah pertanyaan penting ketika mendengar pujian yang dilontarkan  seiring berjalannya praktek pemerintahan di era SBY. Kiranya sudah banyak sekali  diskusi diadakan  utuk mencari jawaban. Maka pertanyaan-pertanyaan penting ini butuh segera jawabannya di saat kita ada pada kegembiraan merayakan pesta “DEMOKRASI” di Indonesia yang banyak mendapat capaian-capaian dahsyat, disamping itu juga pencapaian yang memalukan.

Melihat itu, pemerintah umumnya cenderung menutupi segala problematika baik intern maupun ekstern tentang bagaimana sistematika kebijakan yang ada. Meraka yang dulunya menggembor-gemborkan demokrasi, namun apakah arti dari demokrasi itu. Benarkah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau sudah mengalami distorsi orientasi menjadi dari rakyat, oleh golongan dan untuk pribadi. Ini yang sedang kami pertanyakan bagi negeri kami. Kemanakah pertanyaan itu harus kami lontarkan, ketika elitis politik kita sibuk berlomba-lomba mencari muka di paripurna bak remaja yang sibuk mencari perhatia dalam ajang pencarian bakat. Dan isu kenaikan BBM  pada akhirnya menimbulkan drama politik cari muka para elit politik bangsa ini.

Isu kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah pada tanggal 1 april yang lalu telah menimbulkan ketegangan dan kepanikan masyarakat. Demo secara sporadis dilakukan di seluruh bagian Indonesia sebagai respon masyarakat atas rencana pemerintah tersebut. Drama kenaikan politik kenaikan harga BBM ini akhirnya berakhir lewat panggung rapat paripurna. Sebagaimana diketahui sehubungan keputusan sidang paripurna DPR RI yang intinya BBM batal naik melainkan hanya dimungkinkan apabila fluktuasi harga 15 persen rata-rata dalam enam bulan. Hasil rapat paripurna tersebut ternyata mampu meredam gejolak yang ada, namun terkait opsi pasal 7 ayat 6a yang menyatakan harga BBm bisa dinaikan kalau harga minyak mentah dunia mencapai 15% dalam rentang 6 bulan. Pasal 7 ayat 6a memang menandakan harga BBm tidak naik per tanggal 1 april, tetapi tidakkah opsi ini memberikan celah untuk pemerintah menaikan harga BBM? Memang sampai saat ini hasil sidang paripurna masih menjadi sebuah teka-teki. Disatu sisi pemerintah yang mengasnamakan rakyat dan keselamatan APBN (yang katanya membengkak 30 Triliun) bersikukuh akan menaikan harga BBM, sedangkan disisi lain pihak opsisi akan melakukan penolakan kenaikan harga BBM yang juga menagtasnamakan rakyat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, demi kepentingan rakyat. Namun agaknya bertolak belakang dengan keadaan dilapangan.

Kata kunci pergolakan kepentingan di DPR adalah partai mana yang berjuang membela kepentingan rakyat banyak? Yang menolak kenaikan BBM? Yang hanya main aman? Yang bimbang ikut sana-sini? Yang bingung? Yang membuat rakyat semakin sengsara dengan setuju adanya kenaikan BBM? Dan dari hasil fiting sungguh ironis dan teramat memprihatinkan, partai yang membela kepentingan rakyat banyak kalah suara. Bahkan partai yang digadang akan menjadi garda terdepan penolakan BBM berlomba-lomba walk out. Lalu untuk apa suara mereka? Mungkinkah para elitis negeri ini hanya menjadikan nasib rakyat sebagai lelucon belaka?

Telah banyak sekali argumen dan silanhg pendapat akan rencana pemerintah tersebut di tengah kesenjangan hak politik dan ekonomi rakyat yang memprihatinkan. Drama politik saat ini merupakan realitas nyata akan sebuah pemerintahan yang bobrok. Realitas politik bvangsa kita mencerminkan perang kepentingan dan perang politik dalam isu yang sangat rentan menipu serta menyesatkan rakyat berkat kelihaian aktor politik yang memainkan perannya dengan sangat sempurna. Ibarat panggung teater, panggung depan selalu berbeda dengan panggung belakang. Panggung depan sebagai realitas semu dan penh kepura-puraa sementara panggung belakang adalah keaslian, hakikat tanpa manipulatif. Konteks drama politik kenaikan BBM, terlihat dalam rapat paripurna dan aksen yang ditampilkan partai politik atau elit penguasa. Elit penguasa melakonkan karakter lihai dan cerdas dalam memancing opini publik; menampilkan kesan komunikatif, terlihat sensitif sosial, tetapi realitas yang sebenarnya adalah menggerakkan opini publik, menyeret keberpihakan rakyat kecil demi tujuan jangka panjang.

Karena Bagaimana pun harga BBM, nafas rakyat,tidak bisa seenaknya dinaikkan sementara pemerintah tak pernah berpikir visioner menciptakan sumber energi alternatif dan menyelamatkan cadangan energi kita selama 14 tahun terakhir ini. Lalu para mafia minyak, koruptor di partai, birokrat, yang memakan anggaran kesejahteraan rakyat dibiarkan begitu saja. Rakyat tidak bodoh,rakyat tahu bahwa Kecenderungan yang terlihat dari keinginan penaikan BBM semata-mata karena ketidakmampuan pemerintah keluar dari jebakan intervensi kapitalis asing yang ingin menghapus subsidi dan membiarkan harga BBM berjalan sesuai harga pasar.Untuk itu ditengah Perang politik dan kepentingan dalam arena kenaikan harga BBM menjadi bahan renungan kita sebagai warga Negara bangsa ini untuk menumbuhkan kritisisme sosial dan politik di tengah politik transaksional. Tidak cukup memberikan penilaian dan penjelasan sebatas apa yang terlihat, karena di balik panggung drama kenaikan BBM, ada investasi politik jangka panjang yang sedang di-design para elit politik kita.

Kita harus berfikir kritis. Karena se-awam apapun kita, bila mnyangkut kehidupan kita di masa depan dipertahankan, kita harus mulai bisa mencerna dengan baik. Kenapa tiba-tiba harga BBM tidak jadi dinaikan? Benarkah penundaan kenaikan harga BBM ini benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat? Atau hanya permainan politik yang ada untuk merenmgkuh kemenangan pada pemilu mendatang? Apa sebenarnya arti dibalik polemik BBM ini?

Berangkat dari keperihatinan ini maka bidang PTKP HMI Komisariat Tarbiyah ingin memberikan sumbangsi melalui kegiatan Diskusi eksternal dan lintas OKP di Lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka menformat kembali demokrasi yang ideal yang mampu memberikan kenyamanan bagi setiap elemen masyarakat  yang  tidak hanya bagi kepentingan masing-masing golongan sebagai arah perjuangan mahasiswa sebagai agen control social dan agen perubahan. Dengan tema “POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM”.

B. Tema

Dalam acara diskusi ini kami mengambil tema ” Polemik Kenaikan Harga BBM”

C. Maksud dan Tujuan

D. Out put / Manfaat Kegiatan

E. Pelaksanaan

     Kegiatan ini dilaksanakan pada :

     Hari            : Rabu

    Tanggal       : 18 april 2012

    Waktu         : 16.00 WIB

    Tempat        : Graha Bina Insani lt.II Jl. Ringinsari II/06 Ngalian Semarang

F. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang PTKP HMI Komisariat Tarbiyah

G. Bentuk Kegiatan

Kegiatan berbentuk Diskusi Interaktif antara pembicara dan peserta.

H. Sasaran Kegiatan

Kader OKP di lingkungan IAIN Walisongo Semarang.

I. Peserta, Pembicara, Moderator.

a.       Peserta. Peserta Diskusi adalah seluruh kader HMI di lingkungan Korkom Walisongo Semarang.

b.      Pembicara. Pembicara diskusi yaitu:

1.      Ketua Umum HMI Kom. Tarbiyah, M. Chaezam

2.      Ketua Umum PMII Rayon Tarbiyah, M. Busro Asmuni

3.      Formatur CDIS,

4.      Direktur srikandi, Malikhah

c.       Moderator : M. Nur Fadli

J. Artikel

            Pembicara membuat artikel yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:

K. Penutup

Demikian term of reference ini kami buat sebagai acuan kegiatan yang dimaksud.

CP: Dewi muliana                   (085641243357)