“POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM” DALAM TINJAUAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN OF CONTROL SOSIAL

TERM OF REFERENCE (TOR)

DISKUSI  EKSTERNAL DAN LINTAS OKP DI LINGKUNGAN IAIN WALISONGO SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN

OLEH HMI KOMISARIAT TARBIYAH

“POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM”

(DALAM HEGEMONI, KAPITALISME, ELITIS POLITIK SERTA MAHASISWA SEBAGAI AGEN OF CONTROL SOSIAL)

A. Latar belakang

Isu kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah pada tanggal 1 april yang lalu telah menimbulkan ketegangan dan kepanikan masyarakat. Demo secara sporadis dilakukan di seluruh bagian Indonesia sebagai respon masyarakat atas rencana pemerintah tersebut. Karena bagaimanapun harga BBM, nafas rakyat tidak bisa senaknya saja dinaikan semntara pemerintah tak pernah berfikir visioner menciptakan sumber energi alternatif dan menyelamatkan cadangan energi kita selama 14 tahun terakhir ini. Lalu para mafia minyak, koruptor di partai, birokrat yang memakan anggaran kesejahteraan rakyat di biarkan begitu saja. Rakyat tidak bodoh, rakyat tahu bahwa kecendrungan yang terlihat dari keinginan penaikan BBM  semata-mata karena ketidakmampuan pemerintah keluar dari jebakan intervensi kapitalis asing yang ingin menghapus subsidi dan membiarkan harga BBM berjalan sesuai pasar.

Untuk itu di tengah perang politik dan kepentingan dalam arena kenaikan BBM menjadi bahan renungan bagi kita sebagai warga negara bangsa ini untuk menumbuhkan kritisme sosial dan politik transaksional. Tidak cukup memberikan penilaian dan penjelasan sebatas apa yang terlihat, karena dibalik panggung drama kenaikan BBM, ada intervensi politik jangka panjang yang sedang di-design para elit politik kita. Namun akhir-akhir ini, semakin sering digunakan jargon anarki untuk menunjukan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Memang secara etimologi, bila pemerintah yang sah gagal menjaga ketertiban umum, bila undang-undang tak lagi bermakna, bila peraturan seakan-akan tak pernah ada, bila ketertiban hanya merupakan masa lalu, atau bila kekacauan merupakan sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana, maka istilah anarki menjadi istilah yang sah saja untuk digunakan.

Keadaan ini jika dikaitan dengam tipologi posisi kecendekiawan, menurut Gramsci akan tampak sebagai berikut: Gramsci menbagi cendekiawan menjadi empat tipologi yaitu (1) Cendekiawan Tradisional, yang menjadi penyebar ide dan mediator antara massa rakyat dengan kelas atasnya; (2) cendekiawan Organik, yang dengan badan penelitian dan kajian yang dimilikinya berusaha memberi refleksi atas keadaan, tetapi biasanya terbatas hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri; (3) Cendekiawan Kritis, adalah kelompok yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasaan elit penguasa yang sedang memerintah dan mampu memberikan pendidikan alternatif bagi proses pemerdekaan; dan (4) Cendekiawan universal, yang selalu memperjuangkan proses peradaban dab struktur budaya dalam rangka memanusiakan manusia agar harkat dan martabatnya dihormati.

Yang menjadi persoalan sekarang, tipe cendekiawan mana yang hendak lebih dikembangkan? Tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan ini, lebih-lebih apabila kehendak menjatuhakan pilihan tersebut semata-mata didasarkan pada harapan bukannya kenyataan. Karena ketika berbicara tentang demokrasi, sering kali kita terbentur pada kenyataan di lapangan. Mengapa setelah melaksanakan demokrasi prosedural, kondisi Indonesia  tak kunjung sembuh? Ini adalah pertanyaan penting ketika mendengar pujian yang dilontarkan  seiring berjalannya praktek pemerintahan di era SBY. Kiranya sudah banyak sekali  diskusi diadakan  utuk mencari jawaban. Maka pertanyaan-pertanyaan penting ini butuh segera jawabannya di saat kita ada pada kegembiraan merayakan pesta “DEMOKRASI” di Indonesia yang banyak mendapat capaian-capaian dahsyat, disamping itu juga pencapaian yang memalukan.

Melihat itu, pemerintah umumnya cenderung menutupi segala problematika baik intern maupun ekstern tentang bagaimana sistematika kebijakan yang ada. Meraka yang dulunya menggembor-gemborkan demokrasi, namun apakah arti dari demokrasi itu. Benarkah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau sudah mengalami distorsi orientasi menjadi dari rakyat, oleh golongan dan untuk pribadi. Ini yang sedang kami pertanyakan bagi negeri kami. Dimanakah demokrasi kita? Seperti apakah demokrasi yang ideal? Demokrasi yang mampu menjawab dari setiap nalar kritis mahasiswa. Dimana mahasiswa mampu mengaktualisasikan darinya dalam berbagai kegiatan dan kebijakan disamping bergulat dengan dunia keilmuan yang ditekuninya.

Hal itu ditinjukan demi memantapkan status yang dimilikinya sebagai agen sosial dan agen perubahan. Sejarah telah mencatat bagaimana sepak terjang mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan di negeri ini. Sebagai contoh bisa kita lihat bagaimana perjuangan mahasiswa/pemuda dalam merebut kemerdekaan dan dalam era reformasi. Hal tersebut dikarenakan perjuangan mahasiswa terorganisir dengan apik dan mempunyai kesamaan visi dan misi. Sehingga mempunyai arah perjuangan yang jelas yaitu demi republik tercinta ini.

Namun sayangnya demokrasi mahasiswa pasca reformasi ini mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Arah pergerakannya terkontaminasi dengan berbagai kepentingan yang meliputinya. Sehingga arah perjuangannya menjadi biasa dan terkotak-kotak sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Sebagai mahasiswa yang memiliki dua status, sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial kita harus berfikir kritis. Karena se-awam apapun kita, bila mnyangkut kehidupan kita di masa depan dipertahankan, kita harus mulai bisa mencerna dengan baik. Kenapa tiba-tiba harga BBM tidak jadi dinaikan? Benarkah penundaan kenaikan harga BBM ini benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat? Atau hanya permainan politik yang ada untuk merenmgkuh kemenangan pada pemilu mendatang? Apa sebenarnya arti dibalik polemik BBM ini?

Berangkat dari keperihatinan ini maka bidang PTKP HMI Komisariat Tarbiyah ingin memberikan sumbangsi melalui kegiatan Diskusi eksternal dan lintas OKP di Lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka menformat kembali demokrasi yang ideal yang mampu memberikan kenyamanan bagi setiap elemen masyarakat  yang  tidak hanya bagi kepentingan masing-masing golongan sebagai arah perjuangan mahasiswa sebagai agen control social dan agen perubahan. Dengan tema “POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM”.

B. Tema

Dalam acara diskusi ini kami mengambil tema ” Polemik Kenaikan Harga BBM”

C. Maksud dan Tujuan

D. Out put / Manfaat Kegiatan

E. Pelaksanaan

     Kegiatan ini dilaksanakan pada :

     Hari            : Rabu

    Tanggal       : 18 april 2012

    Waktu         : 16.30 WIB

    Tempat        : Graha Bina Insani lt.II Jl. Ringinsari II/06 Ngalian Semarang

F. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang PTKP HMI Komisariat Tarbiyah

G. Bentuk Kegiatan

Kegiatan berbentuk Diskusi Interaktif antara pembicara dan peserta.

H. Sasaran Kegiatan

Kader OKP di lingkungan IAIN Walisongo Semarang.

I. Peserta, Pembicara, Moderator.

a.       Peserta. Peserta Diskusi adalah seluruh kader OKP di lingkungan IAIN Walisongo Semarang dan undangan.

b.      Pembicara. Pembicara diskusi yaitu:

1.      Ketua Umum HMI Kom. Tarbiyah, M. Chaezam.

2.      Ketua Umum PMII Rayon Tarbiyah, M. Busro Asmuni.

3.      Formatur CDIS, Ahmad Yusuful Adami.

4.      Direktur srikandi, Malikhah.

c.       Moderator : M. Nur Fadli

J. Artikel

            Pembicara membuat artikel yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:

K. Penutup

Demikian term of reference ini kami buat sebagai acuan kegiatan yang dimaksud.

CP: Dewi muliana                   (085641243357)